Strategi Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) terhadap Pengembangan Wilayah Studi Kasus Kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) di Provinsi Kepulauan Riau
Di Indonesia, pembentukan pusat pertumbuhan seperti Free Trade Zone (FTZ) merupakan salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK), merupakan kawasan strategis nasional, memiliki potensi yang tinggi untuk mendorong perekonomian nasional. Namun, masalah utamanya adalah menurunnya daya saing. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa FTZ BBK mampu menarik investasi, tetapi efek spillover di daerah sekitarnya belum optimal. Studi kasus ini merupakan kajian empiris dari kawasan BBK. Selama periode tersebut, kawasan ini pun terdampak pandemi COVID-19, tetapi belum ada penelitian yang meneliti ketahanan sektor unggulan dalam pengembangan wilayah dan terus berkembang pesat hingga saat ini . Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi sektor unggulan di kawasan BBK sebelum pandemi (2011-2018) dan semasa pandemi; 2) Menganalisis keterkaitan antarsektor dan antarwilayah; 3) Merumuskan strategi dan program prioritas untuk pengembangan Kawasan BBK. Metode yang digunakan adalah Location Quotient, Analisis Shift Share, Tipologi Klassen, analisis Input-Output (IO)/Interregional Input-Output (IRIO), dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Data yang digunakan yaitu: 1) Data time series Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di BBK; 2) Tabel IO/RIO Indonesia tahun 2016 dari Badan Pusat Statistik; 3) Kuesioner dan wawancara mendalam dengan beberapa responden terpilih. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga 2021, terjadi pergeseran sektor unggulan. Sebelum pandemi (2011-2018), sektor manufaktur, pariwisata, dan perdagangan/jasa mendominasi. Semasa pandemi (2019-2021), sektor ekonomi digital, pertanian, logistik, konstruksi/real estat, dan kesehatan terbukti lebih tangguh. Kebijakan pengembangan wilayah di masa depan harus mempertimbangkan pendekatan multisektor (kombinasi sektor unggulan dan tangguh). Analisis IO/IRIO menunjukkan sektor kunci yaitu: Industri, Listrik dan Gas, Perdagangan, Akomodasi, serta Informasi dan Komunikasi. Ekspor dan impor Kepulauan Riau sebagian besar melibatkan provinsi-provinsi terdekatnya. Perekonomian lokal dipengaruhi oleh shock permintaan dari provinsi lain di Sumatera. Hasil AHP menunjukkan bahwa program prioritas yang harus dilakukan adalah penyiapan lahan dan perizinan (0,122), diikuti oleh penguatan kelembagaan (0,111) dan penyederhanaan persyaratan (0,071). Sebagai negara kepulauan, peningkatan infrastruktur (0,052) dan konektivitas yang lebih baik juga merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan FTZ. Berikutnya adalah perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (0,051), yang mampu mendorong investasi. Studi ini diharapkan akan memperkaya literatur dan memberikan wawasan tentang keefektifan kebijakan FTZ.
Permasalahan saat ini - Status Enclave (Terbatas): Berdasarkan analisis tata ruang dan pemerintahan, FTZ di Bintan dan Karimun tidak diberlakukan secara menyeluruh pada satu pulau utuh, melainkan bersifat parsial atau enclave (sepotong-sepotong). Di Bintan, wilayah FTZ terkonsentrasi di bagian utara (Kawasan Pariwisata Lagoi) dan sebagian kecil wilayah, sementara di Tanjung Pinang terbatas sekitar 2.000 hektar di Dompak dan Senggarang. - Kesenjangan dengan Batam: Keterbatasan cakupan wilayah dan belum optimalnya pendelegasian kewenangan penuh ke Badan Pengusahaan (BP) daerah—karena administrasi yang sempat terpusat—membuat laju investasi di Bintan dan Karimun tertinggal dari Batam. - Tantangan Pengawasan & Infrastruktur: Literatur dan laporan evaluasi menyoroti persoalan Customs Line Facility (CLF) atau batas kepabeanan yang memicu kekhawatiran pengawasan arus keluar-masuk barang bebas pajak. - Dorongan Regulasi Baru: Pemerintah pusat dan daerah terus didorong untuk memperkuat kepastian hukum, salah satunya melalui evaluasi serta optimalisasi tata ruang Pengembangan Prototype Kelayakan Tata Ruang Kawasan Free Trade Zone agar Bintan dan Karimun memiliki daya saing investasi yang setara.
