DKPBPB-BK – Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menekankan pentingnya optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Kepulauan Riau.

Optimalisasi kawasan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) ini disebut Nyanyang harus digesa seiring perjalanan menuju perluasan kawasan FTZ.

Saat ini, Kata Nyanyang, yang penting dilakukan adalah bagaimana menterjemahkan dan memaksimalkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).

“Penerapan regulasi ini sedianya diterjemahkan secara optimal di lapangan dengan tetap mendukung semangat perluasan kawasan FTZ itu sendiri,” ujar Wagub Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu (1/10/2025).

Nyanyang menambahkan, optimalisasi penerapan FTZ antara lain dengan mememrkuat tata kelola, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur penunjang, serta penyediaan pembiayaan yang memadai.

Kesiapan infrastruktur disebut Nyanyang terlebih untuk kawasan FTZ Bintan dan Karimun.

“Jadi kita menganggap urgen optimalisasi FTZ yang telah ada saat ini sehingga kita bisa betul-betul siap melaksanakan FTZ menyeluruh nantinya,” tegas Nyanyang. (*)