DKPBPB-BK- Free Trade Zone (FTZ) atau perdagangan bebas menyeluruh di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih belum diterapkan. Pemprov mengkalim, penerapan FTZ menyeluruh itu masih dalam proses pembahasan.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Perekonomian untuk menindaklanjuti wacana tersebut.

“Mereka akan membuat surat kepada Bapak Presiden. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Ansar, Jumat (21/11).

Selain itu, kata Ansar pemerintah daerah juga akan melanjutkan pembahasan dengan jajaran Kemenko Perekonomian, termasuk menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan.

Terlebih, sambung Ansar penjelasan mengenai potensi kehilangan pendapatan negara perlu disampaikan, meski manfaat ekonomi jangka panjang jauh lebih besar.

“Kita harus menjelaskan, barangkali ada potensi kehilangan pendapatan negara. Tapi multiplayer effect lainnya jauh lebih besar karena kepastian hukum bagi investor itu sangat penting,” sebutnya

Ansar menjelaskan, para Investor membutuhkan kepastian agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menjadi hambatan dalam mobilisasi produksi.

“Saat ini kan masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Maka itu yang kita dorong supaya bisa menyeluruh, termasuk untuk Bintan dan Karimun,” tambahnya.

Selain itu, menurutnya minat investor meningkat jika penerapan FTZ diperluas. Hal ini terlihat saat ia menghadiri kegiatan promosi Batam-Bintan-Karimun (BBK) di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.

“Mereka juga mempertanyakan soal FTZ di Bintan dan Karimun yang harus menyeluruh. Saya bilang kita sedang memprosesnya ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (sumber:batampos)