Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan penerapan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Hingga kini, usulan tersebut belum mendapat persetujuan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan proposal perluasan kawasan perdagangan bebas telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan terus diperjuangkan karena dinilai mampu meningkatkan daya saing investasi di Kepri.
Usulan sudah kami sampaikan. Sekarang tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat.
Menurut Ansar, Pemprov Kepri juga telah melakukan pembahasan langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian guna menjelaskan manfaat penerapan FTZ secara menyeluruh di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah turut memaparkan potensi dampak terhadap penerimaan negara apabila FTZ diperluas. Meski demikian, manfaat ekonomi jangka panjang dinilai jauh lebih besar dibanding potensi penurunan pendapatan negara pada tahap awal.
“Kami sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan akan terus mengusulkan agar FTZ menyeluruh dapat diterapkan,” ujarnya.
Hilangkan Hambatan Investasi
Ansar menilai penerapan FTZ secara menyeluruh penting untuk menghapus perbedaan perlakuan antara kawasan FTZ dan non-FTZ yang selama ini dinilai menghambat mobilitas barang, distribusi logistik, serta aktivitas industri.
“Saat ini masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Kondisi itu menjadi kendala sehingga kami mendorong agar Batam, Bintan, dan Karimun dapat sepenuhnya berstatus FTZ,” katanya.
Menurutnya, kepastian status FTZ juga menjadi perhatian para calon investor. Hal itu terlihat saat dirinya mengikuti kegiatan promosi investasi Batam-Bintan-Karimun di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.
Dalam forum tersebut, sejumlah investor menanyakan perkembangan rencana perluasan FTZ, khususnya di Bintan dan Karimun.
“Mereka mempertanyakan kapan FTZ di Bintan dan Karimun bisa diterapkan secara menyeluruh. Kami sampaikan bahwa prosesnya masih terus diperjuangkan di pemerintah pusat,” tuturnya.
Pemprov Kepri berharap perluasan FTZ dapat segera disetujui sehingga iklim investasi di wilayah tersebut semakin kompetitif dan mampu menarik lebih banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
