DKPBPB-BK – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK, Ansar Ahmad, memaparkan potensi investasi Kepri yang sedang melonjak di hadapan ratusan pelaku usaha dan calon investor di Singapura, Selasa (18/11/2025). Acara bertajuk Joint Investment Promotion Event ini merupakan inisiatif penting dari Working Group BBK Indonesia-Singapura untuk memperkuat konektivitas ekonomi. Di forum yang juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Ansar menegaskan bahwa ekonomi Kepri berada pada tren pertumbuhan yang sangat kuat. “Ekonomi Kepri pada triwulan ketiga 2025 tumbuh 7,48% (yoy), tertinggi di Sumatra dan ketiga nasional,” ungkap Ansar. Pertumbuhan impresif ini didorong oleh sektor manufaktur, pertambangan, dan realisasi investasi yang mencapai Rp48,90 triliun hingga Triwulan III 2025, melampaui 84% target nasional. Kenaikan signifikan juga terlihat pada kawasan BBK (Batam, Bintan, Karimun), dengan realisasi investasi melonjak dari $1,74 miliar (2023) menjadi $3,26 miliar (2024). Ansar menyoroti keunggulan strategis FTZ BBK karena kedekatan geografisnya dengan Singapura. Kawasan ini menawarkan integrasi ekonomi yang unik, mencakup industri berat, manufaktur teknologi, pariwisata internasional, hingga logistik, menjadikannya simpul penting rantai pasok regional. Kepri secara khusus mengundang investor untuk masuk ke sektor manufaktur hijau, energi terbarukan, pusat data (data center), dan ekonomi digital. Pemprov Kepri berkomitmen penuh memberikan kepastian usaha dan efisiensi proses, memastikan pendampingan dari tahap awal hingga realisasi proyek. “Kami ingin memastikan setiap investor di Kepri merasakan dukungan penuh pemerintah. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor yang ingin tumbuh bersama kami di gerbang penting perdagangan Indonesia ini,” tutupnya. Regulasi yang telah disederhanakan melalui PP 28/2025 dan Perpres 1/2024 semakin menjamin kecepatan dan transparansi layanan investasi.  (sumber: mejaredaksi.co.id)

DKPBPB-BK – Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun, H Ansar Ahmad menerima penghargaan “Kepala Daerah Inovator Ekonomi Inklusif” dalam ajang Penghargaan tvOne Inovasi Membangun Negeri 2025. Penghargaan diterima Gubernur Ansar Ahmad pada malam anugerah digelar tvOne di Jakarta, Sabtu (8/11/2025) malam. Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Ansar atas komitemennya dalam peningkatan investasi dan ekonomi. Program pengembangan ekonomi inklusif dilakukan oleh Gubernur Ansar telah berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan terendah di Sumatera sebesar 4,4 persen dan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera 7,1 persen dan ketiga nasional pada semester II 2025. Penguatan dan pemberdayaan UMKM oleh Gubernur Ansar juga dinilai sebagai salah satu pilar pembangunan daerah, berkontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian dan pariwisata di Provinsi Kepri. Penghargaan Inovasi Membangun Negeri tahun 2025 ini adalah kali keempat diadakan tvOne sebagai bentuk apresiasi kepada pemimpin daerah (Gubernur, Wali Kota dan Bupati) dan perusahaan atas capaian kinerja dan keberhasilan yang dilakukan. Kegiatan ini di antaranya dihadiri oleh Wamendagri Bima Arya, Wamen Koperasi Farida Fariha, Wakil Direktur Utama tvOne Karni Ilyas , Direktur Business Marketing Sales & Program minggu (Act.CEO) tvOne Maria Goletti Limi, Pemred tvOne Umar Satriawangsa Pemred TVOne, serta sejumlah kepala daerah serta tokoh nasional, BUMN, serta swasta yang juga menerima penghargaan. Direktur Business Marketing Sales & Program minggu (Act.CEO) tvOne Maria Goletti Limi mengatakan, penghargaan diberikan kepada kepala daerah, BUMN, swasta, maupun tokoh nasional yang telah berani menghadirkan gagasan dan karya nyata untuk kemajuan bangsa. “Bagi tvOne, bukan hanya gagasan, tetapi berani membuat terobosan berbeda demi perubahan yang lebih baik,” katanya. Penilaian dalam penghargaan ini dijelaskan Maria Goletti Limi dilakukan oleh akademisi Universitas Bakrie dan dewan juri yang kredibel, melakukan riset dan verifikasi mendalam agar setiap penghargaan yang diberikan benar-benar lahir dari kontribusi nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Wamen Bima Arya dalam sambutannya menyatakan sangat memahami situasi kebatinan kepala daerah. “Banyak target luar biasa, harus ada sinktonisasi, tapi di sisi lain efisiensi anggaran,” ungkapnya. Namun, kata Bima Arya, di tengah ujian itu, akan ada pemenang. Dalam kondisi ini ia melihat kepala daerah hanya punya dua pilihan: mengeluh atau berpeluh. “Dan yang hadir (di tvOne) hari ini adalah kepala daerah yang memilih berpeluh. Dengan keringat, dengan gagasan, dengan semangat kolaborasi dan kemudian mencari ruang-ruang inovasi,” pungkasnya. Bima Arya juga menegaskan jika yang telah dilakukan oleh para kepala daerah penerima penghargaan telah sejalur dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Dan juga Mendagri selalu mengingatkan kepala daerah untuk berinovasi, meningkatkan PAD, dan juga berkolaborasi bersama termasuk dengan swasta,” katanya mengakhiri sambutan. Kepri Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia Dalam talkshow digelar tvOne, Gubernur Ansar menyatakan, pengembangan ekonomi di Kepri dimulai dari penyusunan roadmap transformasi ekonomi yang diberi tema Kepri Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia. Roadmap dimulai dari menyusun Growhtful ekonomi, pusat pertumbuhan ekonomi inklusif yang potensial untuk membangun ekosistem ekonomi, yang kemudian disambut oleh Pemerintah Pusat. Kepri, terang Ansar, saat ini memiliki enam kawasan ekonomi khusus, kemudian ada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas seperti Batam, Bintan, Karimun. “Itu kita jadikan engine of growht ekonomi di Kepri,” tegas Ansar. Ekonomi sistem yang dibentuk itu dijelaskan Gubernur Ansar berpengaruh kepada banyaknya kawasan ekonomi yang berkembang. “Selain itu juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang membanggakan di Triwulan III ini bertumbuh 7,4 persen tertinggi di Sumatera dan ketiga nasional,” terang Ansar lagi. Selain insentif diberikan pemerintah pusat dalam mempermudah masuknya investasi, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kepri selalu berkomitmen bahwa insentif bukan hanya dalam bentuk fiskal, tetapi juga diberikan di non fiskal. Seperti pelayanan izin dilakukan dengan SOP yang jelas yang lebih pasti, lebih efisien, lebih terbuka dan inklusif. “Maka semakin banyak sistem ekonomi terbentuk, maka akan memberikan trickle down efek ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat,” tutup Ansar. Selain Gubernur Ansar Ahmad, ajang Penghargaan tvOne Inovasi Membangun Negeri 2025 juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah di Indonesia. Di antaranya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Pembangunan Rumah Layak Huni (Gubernur Jateng), Kepemimpinan Inovatif dan Transformatif (Gubernur Sulsel), Kepemimpinan Inovatif dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Pelayanan Publik (Gubernur Bali), Inovasi Transportasi Publik Berkelanjutan (Gubernur Jatim), Inovasi Sektor Ekonomi dan UMKM “Humabetang) (Gubernur Kalteng), dan Peningkatan Kualitas Masyarakat dengan Layanan Publik Berkualitas (Gubernur DKI Jakarta). (*)

DKPPBPB-BK_Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun memimpin rapat koordinasi DKPBPB Bintan-Karimun di Balairung Raja Ali Kelana, Lt. 4 Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Senin (10/2). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan BP Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Batam, Siswanto; Kepala BP Bintan Kawasan Bintan, Farid Irfan; Kepala BP Bintan Wilayah Tanjungpinang, Cokky Wijaya; Plt. Kepala BP Karimun, Faisal Rizal; serta jajaran sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun. Dalam pertemuan ini, seluruh kepala BP menyampaikan paparan mengenai profil, perkembangan, progres investasi, realisasi pembangunan infrastruktur, serta isu dan tantangan yang dihadapi masing-masing kawasan. Selain itu, rapat juga disejalankan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran BP Batam dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun. Gubernur Ansar Ahmad dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (PBPB) di Kepri agar dapat memberikan dampak maksimal bagi pertumbuhan investasi di daerah. “Semangat pemerintah dalam menetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan investasi. Namun, kita harus mengakui bahwa perkembangan BP di Kepri, kecuali Batam, masih cukup tertinggal. Oleh karena itu, kita perlu menyusun langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ini,” ujar Gubernur Ansar. Untuk mengatasi berbagai tantangan kelembagaan, Gubernur Ansar menginstruksikan agar segera dibuat matriks yang memuat persoalan-persoalan utama yang perlu diselesaikan dengan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan aset yang berpotensi dapat dimanfaatkan BP melalui kerja sama dengan pihak lain, seperti pelabuhan. Selain itu, Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya pendampingan dari aparat penegak hukum dalam berbagai kegiatan BP agar operasional berjalan lebih aman dan terjamin. Ia mengusulkan agar BP bekerja sama dengan Kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum dalam setiap kegiatan yang dilakukan. “Jika diperlukan, kita bisa meminta pendampingan dari Kejaksaan agar semua proses berjalan sesuai aturan dan lebih terjamin. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus dalam mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan,” tegasnya. Sebagai langkah konkret, Gubernur Ansar mengusulkan agar rapat koordinasi Dewan Kawasan PBPB ini diadakan minimal sebulan sekali sebagai forum rutin untuk memastikan percepatan program kerja BP di masing-masing kawasan. “Saya membaca kajian dari BPKP bahwa BP di Kepri, selain Batam, belum memberikan dampak langsung yang signifikan. Maka, kita harus membuktikan bahwa keberadaan BP ini bisa berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur. Ia juga berharap dalam waktu dekat BP-BP kecil dapat mulai menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga dapat membantu pembiayaan operasional dan pengembangan kawasan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Dengan rapat koordinasi yang lebih intensif dan strategi yang lebih terarah, Gubernur Ansar optimistis kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah serta masyarakat.

DISKOMINFO KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun secara resmi melantik Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Karimun di Rumah Dinas Bupati Karimun, Kamis (12/6/2025). Pelantikan ini menjadi momen penting dalam penguatan kelembagaan BP Karimun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri yang berkelanjutan. Adapun jajaran pejabat yang dilantik adalah Agusnawarman sebagai Kepala, Iwan Kurniawan sebagai Wakil Kepala, serta tiga anggota yakni Muhammad Yunus sebagai Anggota I/Direktur Administrasi dan Umum, Henry Aris Bawole sebagai Anggota II/Direktur Perizinan dan Pemasaran, dan Budi Sufjan sebagai Anggota III/Direktur Bina Sarana dan Prasarana. Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menekankan pentingnya orientasi kerja BP Karimun ke depan untuk menghasilkan pendapatan sendiri melalui proyek-proyek strategis. “Sudah saatnya Badan Pengusahaan fokus mengembangkan proyek-proyek yang menghasilkan. Ini penting sebagai daya tawar kita ke pemerintah pusat untuk terus memfasilitasi mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas karena potensi besarnya,” ujar Gubernur Ansar. Gubernur juga mendorong agar pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan dengan fokus pada konektivitas perdagangan, industri, dan pariwisata. Termasuk percepatan proyek strategis nasional seperti Pelabuhan Malarko, pengembangan industri galangan kapal, oil tanking, refinery, dan industri berat lainnya. Gubernur Ansar menegaskan, sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dewan Kawasan, dan Badan Pengusahaan harus terus ditingkatkan. “Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimis Karimun akan tumbuh sebagai kabupaten maju, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Bahkan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi Kepri,” pungkasnya. (ron) Refrensi : kepriprov.go.id

Bagaimana Bintan dan Karimun Menjadi Penggerak Baru Perekonomian Kepulauan Riau Dalam beberapa tahun terakhir, peran kawasan perdagangan bebas semakin terasa dampaknya terhadap perekonomian daerah. Di Provinsi Kepulauan Riau, dua wilayah unggulan—Bintan dan Karimun—telah menunjukkan bagaimana konsep kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal secara nyata. 📈Akses yang Lebih Terbuka, Peluang yang Lebih Besar Kawasan perdagangan bebas memberikan keunggulan kompetitif bagi para pelaku usaha melalui berbagai kemudahan, seperti pembebasan bea masuk, insentif pajak, dan proses perizinan yang lebih cepat. Hal ini membuka peluang besar tidak hanya bagi investor asing, tetapi juga bagi pengusaha lokal yang ingin terlibat dalam rantai pasok global. Lebih dari itu, pelaku UMKM di sekitar kawasan kini mulai mendapatkan akses pasar baru melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di zona tersebut. 🧑‍🏭Dampak Langsung ke Masyarakat Hadirnya industri logistik, manufaktur, dan kelautan di kawasan perdagangan bebas telah menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, data dari DK-BBK menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja lokal yang terserap di sektor-sektor produktif. Program pelatihan vokasional dan pengembangan SDM yang difasilitasi Dewan Kawasan turut mempercepat proses adaptasi tenaga kerja terhadap kebutuhan industri baru. 🌱Mendorong Investasi yang Berkelanjutan DK-BBK juga mulai mengarahkan kawasan menuju investasi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Inisiatif seperti pengelolaan limbah industri, efisiensi energi, dan pengurangan emisi menjadi bagian dari kriteria bagi investor yang ingin memperoleh insentif khusus. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kepulauan Riau sebagai kawasan ekonomi maritim yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. 🤝Kolaborasi adalah Kunci Kemajuan Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. DK-BBK sebagai koordinator utama terus membuka ruang dialog, mempercepat pelayanan, serta memastikan setiap langkah kebijakan berpihak pada kepentingan bersama. Kawasan perdagangan bebas bukan hanya tentang ekspor-impor dan insentif fiskal. Ia adalah instrumen strategis untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan kemajuan ekonomi lokal. Bintan dan Karimun sudah membuktikannya.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola kawasan yang transparan, akuntabel, dan ramah investasi, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun (DK-BBK) menyediakan akses terbuka terhadap seluruh dokumen hukum, peraturan pelaksana, serta panduan teknis yang berlaku di kawasan. Halaman ini dirancang untuk menjadi pusat informasi hukum dan kebijakan, baik bagi pelaku usaha yang baru akan memulai investasi maupun bagi mereka yang telah beroperasi di wilayah Bintan dan Karimun. 🏛️ Landasan Hukum Pembentukan DK-BBK Pembentukan kawasan perdagangan bebas Bintan dan Karimun diatur dalam sejumlah regulasi nasional yang menjadi dasar hukum eksistensi dan operasional Dewan Kawasan, antara lain: ⚖️ Peraturan Pelaksana dan Kebijakan Teknis Dewan Kawasan menerbitkan berbagai peraturan turunan dan keputusan strategis guna menjamin keteraturan administrasi dan keberlangsungan investasi. Beberapa di antaranya: 📘 Buku Panduan & SOP Resmi Sebagai bentuk dukungan informasi dan literasi kawasan, DK-BBK juga menyusun dokumen panduan komprehensif: 🔍 Navigasi Mudah Dokumen Untuk memudahkan pencarian dokumen yang dibutuhkan, kami menyediakan: 🤝 Komitmen terhadap Kepastian Hukum Dewan Kawasan BBK berkomitmen untuk terus memperbarui konten regulasi dan mendukung keterbukaan informasi hukum kawasan. Setiap pembaruan akan diinformasikan melalui kanal berita resmi dan dapat diakses langsung oleh publik. Apabila Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut terhadap regulasi tertentu atau ingin berkonsultasi terkait penerapan peraturan, silakan hubungi Layanan Konsultasi DK-BBK melalui kanal kontak resmi.

Perkuat Koordinasi dan Sinergitas Investasi Ekonomi di Kawasan KPBPB di Kepri DISKOMINFO KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan Wakil Gubenur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menghadiri pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) di Ruang Rapat Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana Lantai III Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melantik Amsakar Achmad sebagai Kepala BP Batam dan Li Claudia Chandra sebagai Wakil Kepala BP Batam. Keduanya mengenakan busana batik saat menghadiri pelantikan tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut mantan Wali Kota sekaligus ex-officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi, mantan Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, serta para pejabat teras BP Batam. Dalam sambutannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan program prioritas nasional Presiden Prabowo yang menekankan pada peningkatan investasi nasional melalui kemudahan pelayanan berinvestasi dan membuka peluang pasar kerja bagi masyarakat. “Kepada Kepala dan Wakil Kepala BP Batam yang baru dilantik, saya berpesan untuk melanjutkan program investasi nasional dan terus meningkatkan infrastruktur pendukung di Kawasan KPBPB Batam,” ujar Airlangga. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa pengembangan kawasan KPBPB di Kepri sedang dalam pembahasan menyeluruh, mencakup Batam, Bintan dan Karimun.  “Batam akan terus dikembangkan sebagai kawasan investasi nasional wilayah barat Indonesia. Kami bersama Menteri Investasi terus mendorong agar Kepri berpeluang secara makro menjadi pusat ekonomi perdagangan dan industri, termasuk Bandara Busung yang akan mulai dikembangkan pembangunannya oleh pihak swasta,” jelasnya. Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan ucapan selamat dan dukungannya terhadap kepemimpinan baru BP Batam. Ia mengatakan tantangan dalam membangun Batam kedepannya akan lebih sulit dan untuk itu dibutuhkan kekompakan dan sinergitas untuk memastikan bertumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Batam. “Karakteristik Kota Batam sangat berbeda dengan daerah lain di Kepri, karena itu kota ini membutuhkan tangan dingin dalam memimpinnya. Kami bersama Wakil Gubernur akan kuatkan koordinasi dan sinergitas investasi ekonomi di kawasan KPBPB di Kepri,” ujarnya. Pelantikan ex-officio kepala dan wakil kepala BP Batam ini dilaksanakan pada hari yang sama setelah Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Batam oleh Presiden Prabowo Subianto. (jlu) Refrensi : kepriprov.go.id

DISKOMINFO KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun memimpin rapat koordinasi DKPBPB Bintan-Karimun di Balairung Raja Ali Kelana, Lt. 4 Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Senin (10/2). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan BP Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Batam, Siswanto; Kepala BP Bintan Kawasan Bintan, Farid Irfan; Kepala BP Bintan Wilayah Tanjungpinang, Cokky Wijaya; Plt. Kepala BP Karimun, Faisal Rizal; serta jajaran sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun. Dalam pertemuan ini, seluruh kepala BP menyampaikan paparan mengenai profil, perkembangan, progres investasi, realisasi pembangunan infrastruktur, serta isu dan tantangan yang dihadapi masing-masing kawasan. Selain itu, rapat juga disejalankan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran BP Batam dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun. Gubernur Ansar Ahmad dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (PBPB) di Kepri agar dapat memberikan dampak maksimal bagi pertumbuhan investasi di daerah. “Semangat pemerintah dalam menetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan investasi. Namun, kita harus mengakui bahwa perkembangan BP di Kepri, kecuali Batam, masih cukup tertinggal. Oleh karena itu, kita perlu menyusun langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ini,” ujar Gubernur Ansar. Untuk mengatasi berbagai tantangan kelembagaan, Gubernur Ansar menginstruksikan agar segera dibuat matriks yang memuat persoalan-persoalan utama yang perlu diselesaikan dengan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan aset yang berpotensi dapat dimanfaatkan BP melalui kerja sama dengan pihak lain, seperti pelabuhan. Selain itu, Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya pendampingan dari aparat penegak hukum dalam berbagai kegiatan BP agar operasional berjalan lebih aman dan terjamin. Ia mengusulkan agar BP bekerja sama dengan Kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum dalam setiap kegiatan yang dilakukan. “Jika diperlukan, kita bisa meminta pendampingan dari Kejaksaan agar semua proses berjalan sesuai aturan dan lebih terjamin. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus dalam mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan,” tegasnya. Sebagai langkah konkret, Gubernur Ansar mengusulkan agar rapat koordinasi Dewan Kawasan PBPB ini diadakan minimal sebulan sekali sebagai forum rutin untuk memastikan percepatan program kerja BP di masing-masing kawasan. “Saya membaca kajian dari BPKP bahwa BP di Kepri, selain Batam, belum memberikan dampak langsung yang signifikan. Maka, kita harus membuktikan bahwa keberadaan BP ini bisa berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur. Ia juga berharap dalam waktu dekat BP-BP kecil dapat mulai menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga dapat membantu pembiayaan operasional dan pengembangan kawasan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Dengan rapat koordinasi yang lebih intensif dan strategi yang lebih terarah, Gubernur Ansar optimistis kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah serta masyarakat. (ron) Refrensi : kepriprov.go.id

DISKOMINFO KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad SE MM didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dr Aries Fhariandi, SSos, MSi menemui Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dr Budi Santoso MSi di Jakarta, Selasa (14/01).  Dalam kunjungan tersebut Gubernur Ansar Ahmad melaporkan beberapa hal dan  permasalahan yang saat ini menjadi current isue seputar perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau kepada Menteri Perdagangan. Beberapa isu penting tersebut diantaranya terkait perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, ekspor dan impor serta pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan kawasan ekonomi khusus (KEK).  “Kita minta Menteri Perdagangan terus mendukung penuh KPBPB dan KEK di Kepri. Karena dua instrumen ini menjadi salah satu daya dorong yang kuat dalam dunia investasi dan perekonomian di Kepulauan Riau,” ujar Ansar Ahmad pada media usai bertemu Menteri Perdagangan. Dalam kesempatan tersebut Ansar Ahmad juga meminta Kementerian Perdagangan menganggarkan pembangunan pasar rakyat di Kepulauan Riau melalui APBN. Menurut Ansar Ahmad, Kepri saat ini juga merencanakan pembangunan pasar rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menyediakan tempat bagi pelaku usaha kecil untuk menjual produk mereka, pasar rakyat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Selain itu, pasar rakyat juga berperan dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di antara berbagai lapisan masyarakat. “Kita ingin Kementerian Perdagangan membantu pembangunan pasar rakyat di Kepri melalui APBN. Bagi kita keberadaan pasar rakyat itu penting. Kita ingin meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai produk, terutama kebutuhan pokok yang terjangkau, mudah dan murah,” jelasnya.  Sementara itu Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyambut baik laporan dan kunjungan kerja Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta rombongan. Kementerian Perdagangan selanjutnya akan menindaklanjuti serta mengkoirdinasikannya di tingkat pusat bersama kementerian dan instansi terkait lainnya. “Usulan Gubernur Kepri bagus dan tentu harus diakomodir. Selanjutnya kita koordinasi dengan lembaga terkait untuk langkah-langkah yang akan kita lakukan. Khusus KEK dan KPBPB di Kepri tetap kita support penuh untuk kemajuan investasi dan perekonomian,” jelas Budi Santoso singkat.(*) Refrensi : kepriprov.go.id