DKPBPB-BK — Wacana perluasan Free Trade Zone (FTZ) di seluruh Provinsi Kepulauan Riau belum akan terwujud dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Kepri menyebut prosesnya masih panjang, namun pembahasan dengan pemerintah pusat berjalan intensif.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan ia sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti usulan tersebut. “Sudah kami sampaikan ke Pak Menteri. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya,” ujar Ansar saat ditemui di PIH Batam, Sabtu (22/11/2025).

Menurut Ansar, pembahasan lanjutan juga direncanakan bersama jajaran Kemenko Perekonomian, termasuk pertemuan resmi dengan Menteri Keuangan. Ia menilai perlu ada penjelasan menyeluruh terkait dampak fiskal yang mungkin muncul jika FTZ diperluas ke seluruh wilayah Kepri.

“Kita harus menjelaskan bahwa mungkin ada potensi kehilangan pendapatan negara. Tapi multiplier effect jangka panjang jauh lebih besar. Kepastian hukum bagi investor itu penting,” katanya.

Ansar berpendapat, perluasan FTZ akan menghapus perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menghambat arus barang dan proses produksi. “Sekarang masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Itu yang ingin kita dorong supaya berlaku menyeluruh, termasuk untuk Bintan dan Karimun,” ujarnya.

Ia mengaku optimistis minat investor akan meningkat jika regulasi FTZ bisa dipersatukan di seluruh Kepri. Hal itu, kata Ansar, terlihat saat ia mengikuti kegiatan promosi Batam–Bintan–Karimun (BBK) di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.

“Mereka menanyakan soal FTZ di Bintan dan Karimun yang perlu diperlakukan menyeluruh. Saya sampaikan bahwa prosesnya sedang berjalan di pemerintah pusat,” kata Ansar. (sumber:gokepri)