DKPBPB-BK — Wacana perluasan Free Trade Zone (FTZ) di seluruh Provinsi Kepulauan Riau belum akan terwujud dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Kepri menyebut prosesnya masih panjang, namun pembahasan dengan pemerintah pusat berjalan intensif. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan ia sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti usulan tersebut. “Sudah kami sampaikan ke Pak Menteri. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya,” ujar Ansar saat ditemui di PIH Batam, Sabtu (22/11/2025). Menurut Ansar, pembahasan lanjutan juga direncanakan bersama jajaran Kemenko Perekonomian, termasuk pertemuan resmi dengan Menteri Keuangan. Ia menilai perlu ada penjelasan menyeluruh terkait dampak fiskal yang mungkin muncul jika FTZ diperluas ke seluruh wilayah Kepri. “Kita harus menjelaskan bahwa mungkin ada potensi kehilangan pendapatan negara. Tapi multiplier effect jangka panjang jauh lebih besar. Kepastian hukum bagi investor itu penting,” katanya. Ansar berpendapat, perluasan FTZ akan menghapus perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menghambat arus barang dan proses produksi. “Sekarang masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Itu yang ingin kita dorong supaya berlaku menyeluruh, termasuk untuk Bintan dan Karimun,” ujarnya. Ia mengaku optimistis minat investor akan meningkat jika regulasi FTZ bisa dipersatukan di seluruh Kepri. Hal itu, kata Ansar, terlihat saat ia mengikuti kegiatan promosi Batam–Bintan–Karimun (BBK) di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun. “Mereka menanyakan soal FTZ di Bintan dan Karimun yang perlu diperlakukan menyeluruh. Saya sampaikan bahwa prosesnya sedang berjalan di pemerintah pusat,” kata Ansar. (sumber:gokepri)

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan harapannya agar Pulau Bintan dan Karimun dapat diberikan status kawasan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh seperti  Batam. Hal ini disampaikan Ansar saat kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Batam, Rabu, 10 September 2025. “Mudah-mudahan bisa segera terealisasi lah. Supaya percepatan investasi juga bisa terpacu,” kata Ansar saat diwawancarai HMS usai mendampingi Wapres dalam agenda silaturahmi bersama driver online di Restoran Barelang Seafood. Menurut Ansar, jika Batam, Bintan, dan Karimun berstatus FTZ secara menyeluruh dan memiliki laju pertumbuhan investasi yang baik, maka akan memberi dampak yang besar terhadap kawasan lain di Kepri. “Kita usulkan sudah 3-4 tahun lalu. Nanti diakhir pertemuan akan kita sampaikan ke Wapres. Semoga direspons pemerintah pusat,” katanya. Selain itu, pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) juga menurut Ansar menjadi topik penting yang perlu disampaikan ke pusat. Ansar menyebut proses finalisasi desain jembatan Babin saat ini masih berjalan dan diharapkan tuntas pada akhir tahun agar dapat segera masuk tahap lelang. Di tempat yang sama, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan bahwa kunjungan kerja Wapres Gibran berjalan aman dan lancar, dengan pengamanan ketat dari aparat gabungan TNI dan Polri. “Pengamanan kami dipimpin oleh jajaran Kodam I/Bukit Barisan bersama Polda Kepri, dengan total sekitar 500 personel yang disebar di sepanjang rute dan titik kegiatan,” kata Irjen Asep. Menurutnya kehadiran Wapres di Kepri menunjukkan bahwa daerah ini aman dan kondusif, baik bagi masyarakat maupun investor. “Kehadiran Wapres ini merupakan sinyal positif bahwa Kepri itu aman. Ini penting untuk menunjukkan kepada masyarakat dan investor bahwa Kepri layak menjadi tujuan kunjungan maupun investasi,” katanya. (sumber:hmstime)

DKPBPB-BK – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad terus menegaskan komitmennya dalam memperluas penerapan Wilayah Free Trade Zone (FTZ) di Kepri, terutama di Bintan dan Karimun. Ansar mengatakan, upaya ini terus dikawal melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian dan intansi terkait. “Kami sudah bertemu dengan Menteri Koordinator, mereka nanti akan menyurati kepada Presiden. Kita tinggal menunggu perkembangannya,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat diwawancarai awak media. Ansar menjelaskan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama jajaran Kemenko Perekonomian, dan pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan juga akan dijadwalkan untuk memperjelas berbagai hal teknis. “Mungkin ada terdapat potensi penurunan pendapatan negara, namun dampak pengganda yang dihasilkan akan jauh lebih besar, karena kepastian hukum bagi para investor merupakan hal yang sangat penting,” jelasnya. Ansar juga menyampaikan bahwa minat investor meningkat apabila FTZ diperluas. Hal tersebut terlihat saat dirinya mengikuti kegiatan promosi Batam-Bintan-Karimun (BBK) di Singapura, bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun. “Saya kemarin ke Singapura mempromosikan potensi BBK. Acara itu dihadiri Menko Perekonomian, Dubes RI, serta EDB Singapura. Banyak dari mereka menanyakan status FTZ di Bintan dan Karimun yang diharapkan berlaku penuh. Saya sampaikan bahwa prosesnya sedang berjalan di pemerintah pusat,” terangnya. Menurut Ansar, setelah ditetapkannya Kawasan FTZ, para pelaku usaha memerlukan kepastian agar tidak lagi terjadi perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menghambat proses produksi. “Jangan sampai perlakuannya berbeda. Itu menyulitkan arus produksi jika satu kawasan terbagi antara FTZ dan non-FTZ. Karena itu kita dorong agar penerapannya bisa merata, termasuk di Bintan dan Karimun,” jelasnya.

DKPBPB-BK– Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta pemerintah pusat untuk menetapkan Kabupaten Karimun dan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone, FTZ) secara menyeluruh, seperti Kota Batam. Permintaan tersebut disampaikan Ansar kepada Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, dalam acara groundbreaking PT BTS di Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Ansar mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Kepri, yang memiliki letak strategis berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN. Ia menyebutkan bahwa Batam telah menjadi kawasan FTZ secara menyeluruh dan terbukti memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. “Bintan dan Karimun memang sudah memiliki kawasan FTZ, tetapi belum menyeluruh. Beberapa tahun lalu, kami sudah mengusulkan kepada Menko Perekonomian agar Bintan dan Karimun bisa ditetapkan sebagai kawasan FTZ secara penuh,” ujar Ansar. Ansar menjelaskan, saat ini kawasan FTZ di Bintan berlaku di wilayah utara Pulau Bintan dan sebagian wilayah selatan Kota Tanjung Pinang, sementara di Karimun, FTZ hanya berlaku secara terbatas. Ia menekankan perlunya kebijakan yang mendukung pemerataan FTZ di seluruh wilayah kedua kabupaten tersebut. Kepri dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi strategis. Gubernur Ansar mencatat bahwa provinsi ini merupakan salah satu dari 10 titik utama perdagangan dunia karena lokasinya di Selat Malaka. Pada tahun 2023, lebih dari 860.000 kapal dan 70 juta kontainer tercatat melintas di Selat Malaka menuju Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Laut Natuna Utara. “Kepri ini adalah telur emas yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Ansar. Sementara itu, Todotua Pasaribu menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan industri di Kepri. Ia menyebutkan adanya pembicaraan dengan beberapa investor, termasuk di sektor industri digital, untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah tersebut. “Kepri sangat strategis karena berada di jalur lintas Selat Malaka, dekat dengan Singapura, dan menjadi titik pertemuan antara wilayah timur dan barat. Posisi ini akan terus kami dorong untuk mendukung pengembangan industri dan FTZ yang lebih optimal,” ujar Todotua. Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk merumuskan strategi terbaik dalam mengembangkan kawasan FTZ di Kepri agar dapat berfungsi maksimal dan merata. “Yang jelas, pemerintah pusat terus berkomitmen mendorong peningkatan industri dan perekonomian di Kepri,” tutup Todotua Pasaribu.(sumber:J5newsroom)

DKPBPB-BK – Dalam upaya memperkuat sinergi dan efektivitas pelaksanaan program di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) wilayah Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun, telah digelar rapat sinkronisasi bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, S.E., M.M. Rapat yang berlangsung di kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini dihadiri oleh perwakilan BP KPBPB dari ketiga wilayah serta jajaran pemerintah provinsi dan instansi terkait. Fokus pembahasan adalah koordinasi pelaksanaan program pembangunan, investasi, dan pengelolaan kawasan agar berjalan selaras dan mendukung target pertumbuhan ekonomi regional. Gubernur Ansar Ahmad, S.E., M.M. menegaskan pentingnya kolaborasi antarwilayah KPBPB untuk meningkatkan daya saing dan menarik investor, sekaligus memastikan program yang dijalankan dapat memberi dampak positif langsung bagi masyarakat dan pengembangan infrastruktur kawasan. “Kita harus memastikan semua program berjalan terintegrasi, tanpa tumpang tindih, dan fokus pada peningkatan ekonomi yang inklusif. Kawasan KPBPB Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun memiliki potensi besar yang harus kita optimalkan bersama,” ujar Gubernur Ansar Ahmad. Dalam rapat tersebut juga dibahas evaluasi capaian program sebelumnya, kendala yang dihadapi, serta perencanaan langkah strategis ke depan, termasuk peningkatan fasilitas pelabuhan, pengembangan kawasan industri, serta penyederhanaan proses perizinan. Perwakilan BP KPBPB menyambut baik arahan Gubernur dan menyatakan komitmen untuk terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat realisasi program dan kegiatan di kawasan FTZ. Rapat sinkronisasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pembangunan antarwilayah KPBPB serta mendukung visi Provinsi Kepulauan Riau sebagai pusat perdagangan dan investasi strategis di Indonesia.

DKPBPB-BK- Free Trade Zone (FTZ) atau perdagangan bebas menyeluruh di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih belum diterapkan. Pemprov mengkalim, penerapan FTZ menyeluruh itu masih dalam proses pembahasan. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Perekonomian untuk menindaklanjuti wacana tersebut. “Mereka akan membuat surat kepada Bapak Presiden. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Ansar, Jumat (21/11). Selain itu, kata Ansar pemerintah daerah juga akan melanjutkan pembahasan dengan jajaran Kemenko Perekonomian, termasuk menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan. Terlebih, sambung Ansar penjelasan mengenai potensi kehilangan pendapatan negara perlu disampaikan, meski manfaat ekonomi jangka panjang jauh lebih besar. “Kita harus menjelaskan, barangkali ada potensi kehilangan pendapatan negara. Tapi multiplayer effect lainnya jauh lebih besar karena kepastian hukum bagi investor itu sangat penting,” sebutnya Ansar menjelaskan, para Investor membutuhkan kepastian agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menjadi hambatan dalam mobilisasi produksi. “Saat ini kan masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Maka itu yang kita dorong supaya bisa menyeluruh, termasuk untuk Bintan dan Karimun,” tambahnya. Selain itu, menurutnya minat investor meningkat jika penerapan FTZ diperluas. Hal ini terlihat saat ia menghadiri kegiatan promosi Batam-Bintan-Karimun (BBK) di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun. “Mereka juga mempertanyakan soal FTZ di Bintan dan Karimun yang harus menyeluruh. Saya bilang kita sedang memprosesnya ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (sumber:batampos)

DKPBPB-BK- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono memimpin Rapat Koordinasi Transmigrasi Lokal dan Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM), bertempat di Kantor BP Batam, Provinsi Kepri, Selasa (18/3/2025). Rapat Konsolidasi dihadiri juga Menteri Transmigrasi M.Iftitah Sulaiman Suryanegara, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan,  Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wagub Nyanyang Haris Pratamura, FKPD Provinsi Kepri, Walikota dan juga Kepala BP Batam Amasakar Ahmad dan peserta rapat lainnya. Kegiatan diawali dengan penyerahan SHM oleh Menko AHY didampingi Mentrans, Wamen ATR/BPN, Gubernur Kepri dan Kepala BP Batam,  kepada perwakilan dari 68 warga Rempang yang telah menempati rumah baru di Tanjung Banon. Sekaligus wujud apresiasi pemerintah atas dukungan warga untuk keberlanjutan Pengembangan Rempang Eco City. Menko AHY dalam samabutannya menjelaskan, kalau penyerahan SHM kepada warga Rempang, adalah bentuk keseriusan pemerintah, guna memberikan kepastian hukum yang jelas, atas hunian tanah dan rumah yang telah diberikan dan disediakan kepada mereka. “Ini tentu juga wujud dan bentuk dukungan nyata dari warga Rempang atas keberlanjutan pembangunan kawasan Rempang Eco City, “jelas Menko AHY seraya menambahkan kalau pemerintah pasti akan selalu memprioritaskan kepentingan warga setempat terlebih dahulu. Dikatakan Menko AHY, secara keseluruhan, saat ini diinformasikan telah terbit kurang lebih 161 SHM untuk warga Rempang yang telah dikeluaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam. “Dan tentunya, jumlah tersebut akan terus bertambah, seiring  siapnya seluruh proses untuk penerbitan persil SHM tersebut” jelasnya. Sementara itu Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaimana Suryanegara dalam pemaparannya menjelaskan terkait  ditetapkannya Kota Batam melalui Rencana Kawasan Transmigrasi Batam Rempang Galang (Barelang), saat ini akan ditetapkan Kota Batam, menjadi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KEET). Dimana dalam KEET Barelang nantinya, kawasan tersebut, akan disulap menjadi kawasan transmigrasi modern dan terintegrasi, yang nantinya, dari lokasi transmigrasi tersebut, akan tumbuh menjadi satu pusat kawasan ekonomi baru yang berkeadilan dan berkelanjutan dari dibukanya wilayah transmigrasi tersebut. “Apalagi Kementerian Transmigrasi, telah dan akan menerapkan 5 program unggulan kita. Pertama transmigrasi tuntas, kedua transmigrasi lokal, ketiga trasnmigrasi patriot, keempat transmigrasi karya nasional, dan yang kelima transmigrasi gotong royong, “jelas Mentrans Muhammad Iftitah. Adapun Gubernur Kepri Ansar Ahmad sendiri selain menjelaskan hal ihwal Provinsi Kepri dengan berbagai keunggulan geografis yang dimiliki. Dengan keunggulan ini pula, yang menjadikan Kepri mendapatkan banyak privalege atau keuntungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. “Mulai dari status Free Trade Zone  atas wilayah Batam Bintan Karimun (BBK), Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk  7 PSN yang ada di Provinsi Kepri yang beberapa waktu telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto” ujar Gubernur Ansar. Adapun 7 PSN di Kepri tersebut, diantaranya,  pengembangan KEK Galang Batang, PSN Kawasan Pulau Ladi, Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park, PSN Kawasan Industri Topaya, Pulau Poto dan Kampung Masiran, Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan, Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa dan Rumput Laut serta Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit dan Tembaga. Sedang Walikota/Kepala BP Batam Amsakar Ahmad mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama terkait  pembukaan kawasan ekonomi baru yakni Rempang Eco City yang saat ini terus dalam proses pengembangan dan pembangunan. Kota Batam dengan posisi strategisnya,  juga telah ditetapkan pula sebagai kawasan dan perdagangan bebas atau FTZ, karena memang berada dijalur pelayaran terpadat dunia, yakni Selat Malaka, yang memang dilalui seperempat lalu lintas perdagangan dunia. “Karenanya, perlu satu strategi yang tepat, agar Kota Batam bisa tumbuh menjadi pusat  industri perdagangan pariwisata dan alih kapal, sesuai tujuan dikembangkannya kota ini, dan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, ” jelasnya. (sumber;Diskominfokepri)

DKPBPB-BK – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan penerapan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) akan menjadi magnet kuat bagi investor untuk menanamkan modal di Kepri. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri kegiatan promosi investasi BBK di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun. Ansar menyebut, para calon investor yang ditemuinya secara langsung mempertanyakan perkembangan penerapan FTZ penuh di Bintan dan Karimun. “Mereka mempertanyakan soal FTZ yang harus menyeluruh. Saya sampaikan bahwa prosesnya sedang kita ajukan ke pemerintah pusat,” ujar Ansar, Jumat, 21 November 2025. Menurut Ansar, pembahasan mengenai perluasan FTZ telah direspons positif oleh pemerintah pusat. a dan jajaran Pemprov Kepri juga telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas teknis penguatan BBK sebagai kawasan perdagangan bebas terpadu. “Mereka akan membuat surat kepada Bapak Presiden. Kita tunggu perkembangan selanjutnya,” jelasnya. Pemprov Kepri juga akan melanjutkan pembahasan bersama Kemenko Perekonomian dan segera menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan. Salah satu poin penting yang harus dijelaskan adalah potensi penurunan pendapatan negara dari sektor tertentu, namun Ansar menekankan manfaat ekonomi jangka panjang akan jauh lebih besar. “Kita harus menjelaskan, barangkali ada potensi kehilangan pendapatan negara. Tapi multiplayer effect lainnya jauh lebih besar karena kepastian hukum bagi investor itu sangat penting,” sebutnya Ansar menjelaskan, para Investor membutuhkan kepastian agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menjadi hambatan dalam mobilisasi produksi. “Saat ini kan masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Maka itu yang kita dorong supaya bisa menyeluruh, termasuk untuk Bintan dan Karimun,” pungkasnya. Gubernur berharap, penerapan FTZ menyeluruh ini nantinya mampu mempercepat arus investasi ke Kepri, memperkuat industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. (sumber:medianesia.id

DKPBPB-BK – Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menekankan pentingnya optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Kepulauan Riau. Optimalisasi kawasan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) ini disebut Nyanyang harus digesa seiring perjalanan menuju perluasan kawasan FTZ. Saat ini, Kata Nyanyang, yang penting dilakukan adalah bagaimana menterjemahkan dan memaksimalkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). “Penerapan regulasi ini sedianya diterjemahkan secara optimal di lapangan dengan tetap mendukung semangat perluasan kawasan FTZ itu sendiri,” ujar Wagub Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu (1/10/2025). Nyanyang menambahkan, optimalisasi penerapan FTZ antara lain dengan mememrkuat tata kelola, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur penunjang, serta penyediaan pembiayaan yang memadai. Kesiapan infrastruktur disebut Nyanyang terlebih untuk kawasan FTZ Bintan dan Karimun. “Jadi kita menganggap urgen optimalisasi FTZ yang telah ada saat ini sehingga kita bisa betul-betul siap melaksanakan FTZ menyeluruh nantinya,” tegas Nyanyang. (*)

DKPBPB-BK — Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menekankan pentingnya optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) di Kepri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Ansar saat memimpin rapat koordinasi Dewan Kawasan PBPB Bintan-Karimun di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (10/2/2025). Menurut Ansar, meski Batam telah menunjukkan kemajuan signifikan, kawasan PBPB lain seperti Bintan dan Karimun masih tertinggal dalam hal investasi dan pengembangan kawasan. Ia mengatakan semangat pemerintah dalam menetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan investasi. Namun harus diakui bahwa perkembangan BP di Kepri, kecuali Batam, masih cukup tertinggal. “Oleh karena itu, kita perlu menyusun langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ini,” tegas Ansar. Ansar meminta agar segera disusun matriks yang memuat berbagai persoalan utama yang perlu diselesaikan dengan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan aset strategis seperti pelabuhan yang dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak lain. Ia juga menyoroti pentingnya pendampingan hukum dari Kejaksaan dalam berbagai kegiatan BP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai aturan dan lebih terjamin. “Jika diperlukan, kita bisa meminta pendampingan dari Kejaksaan agar semua proses berjalan sesuai aturan dan lebih terjamin. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus dalam mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan,” ujarnya. Untuk mendorong efektivitas kerja BP, Ansar mengusulkan rapat koordinasi DKPBPB digelar minimal sebulan sekali guna memantau perkembangan dan memastikan percepatan program kerja di setiap kawasan. “Saya membaca kajian dari BPKP bahwa BP di Kepri, selain Batam, belum memberikan dampak langsung yang signifikan. Maka, kita harus membuktikan bahwa keberadaan BP ini bisa berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya. Ansar berharap BP-BP kecil di Kepri mulai mampu menghasilkan pendapatan sendiri guna mendukung pembiayaan operasional serta pengembangan kawasan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Dengan sinergi yang lebih kuat, strategi yang jelas, dan pendampingan hukum yang tepat, Ansar optimistis kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri dapat berkembang lebih pesat dan memberi manfaat besar bagi masyarakat serta perekonomian daerah. (sumber:Gokepri.com)