DKPBPB-BK – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad terus menegaskan komitmennya dalam memperluas penerapan Wilayah Free Trade Zone (FTZ) di Kepri, terutama di Bintan dan Karimun.
Ansar mengatakan, upaya ini terus dikawal melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian dan intansi terkait.
“Kami sudah bertemu dengan Menteri Koordinator, mereka nanti akan menyurati kepada Presiden. Kita tinggal menunggu perkembangannya,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat diwawancarai awak media.
Ansar menjelaskan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama jajaran Kemenko Perekonomian, dan pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan juga akan dijadwalkan untuk memperjelas berbagai hal teknis.
“Mungkin ada terdapat potensi penurunan pendapatan negara, namun dampak pengganda yang dihasilkan akan jauh lebih besar, karena kepastian hukum bagi para investor merupakan hal yang sangat penting,” jelasnya.
Ansar juga menyampaikan bahwa minat investor meningkat apabila FTZ diperluas. Hal tersebut terlihat saat dirinya mengikuti kegiatan promosi Batam-Bintan-Karimun (BBK) di Singapura, bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.
“Saya kemarin ke Singapura mempromosikan potensi BBK. Acara itu dihadiri Menko Perekonomian, Dubes RI, serta EDB Singapura. Banyak dari mereka menanyakan status FTZ di Bintan dan Karimun yang diharapkan berlaku penuh. Saya sampaikan bahwa prosesnya sedang berjalan di pemerintah pusat,” terangnya.
Menurut Ansar, setelah ditetapkannya Kawasan FTZ, para pelaku usaha memerlukan kepastian agar tidak lagi terjadi perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menghambat proses produksi.
“Jangan sampai perlakuannya berbeda. Itu menyulitkan arus produksi jika satu kawasan terbagi antara FTZ dan non-FTZ. Karena itu kita dorong agar penerapannya bisa merata, termasuk di Bintan dan Karimun,” jelasnya.
